Dalam kehidupan modern, rekening bank adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari kita. Namun, bayangkan jika tiba-tiba Anda tidak dapat mengakses dana di rekening Anda karena rekening diblokir PPATK. Kejadian ini, meskipun tidak umum, bisa menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam bagi siapa pun yang mengalaminya. Pemblokiran ini bukanlah tindakan sembarangan. Ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam menjaga integritas sistem keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas berbagai tindak pidana yang melibatkan aliran dana.
Memahami Fungsi dan Kewenangan PPATK dalam Sistem Keuangan
Sebelum melangkah lebih jauh mengenai penyebab dan penanganan rekening diblokir PPATK, sangat penting untuk mengenal lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan ini. PPATK memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan finansial negara.
Apa Itu PPATK? Definisi, Tugas Pokok, dan Perannya sebagai FIU
PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) Indonesia. Tugas utama PPATK adalah melaksanakan kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT).
Sebagai FIU, PPATK memiliki beberapa tugas pokok:
- Menerima Laporan: Menerima laporan transaksi keuangan, baik yang mencurigakan (LTKM) maupun transaksi tunai dalam jumlah besar (LTKT), dari berbagai penyedia jasa keuangan (bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dll.).
- Melakukan Analisis: Menganalisis laporan-laporan tersebut untuk mengidentifikasi pola, indikasi, atau dugaan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- Menyampaikan Hasil Analisis: Jika ditemukan indikasi kuat, PPATK akan menyampaikan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).
- Mengembangkan Kebijakan: Turut serta dalam perumusan kebijakan nasional terkait pencegahan TPPU/TPPT.
Landasan Hukum Kewenangan PPATK dalam Operasi Pemblokiran
Kewenangan PPATK untuk memblokir rekening bukan tanpa dasar. Kekuatan hukumnya bersumber utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 44 UU tersebut secara eksplisit memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan untuk memblokir sementara transaksi atau aktivitas rekening yang diduga terkait dengan TPPU.
Selain UU TPPU, terdapat juga peraturan pelaksana dan Peraturan Kepala PPATK yang merinci lebih lanjut prosedur, jangka waktu, dan mekanisme pemblokiran. Adanya landasan hukum yang kuat ini memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh PPATK sah dan merupakan bagian dari kerangka hukum yang berlaku dalam pemberantasan kejahatan finansial. Hal ini juga menjadi penegas bahwa upaya pemblokiran rekening adalah langkah yang sah dalam menegakkan hukum.
Pentingnya PPATK dalam Menjaga Stabilitas Keuangan
Peran PPATK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sangatlah krusial. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kejahatan finansial, khususnya pencucian uang, menjadi semakin canggih dan lintas batas. Tanpa kehadiran lembaga seperti PPATK, dana-dana hasil kejahatan dapat dengan mudah disamarkan dan digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal lainnya, yang pada akhirnya dapat merusak integritas ekonomi dan menimbulkan risiko stabilitas negara.
Oleh karena itu, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK merupakan salah satu instrumen penting untuk:
- Mencegah pergerakan dana ilegal lebih lanjut.
- Memberikan waktu bagi penegak hukum untuk memulai penyidikan.
- Mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku kejahatan bahwa sistem keuangan diawasi ketat.
Fungsi ini esensial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan ekonomi secara keseluruhan.
Mengapa Rekening Diblokir PPATK? Penyebab Utama Pemblokiran
Pertanyaan mendasar yang muncul saat seseorang menghadapi situasi ini adalah: “Apa yang menyebabkan rekening diblokir PPATK?”. Ada beberapa indikasi dan modus operandi yang seringkali menjadi pemicu pemblokiran.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Bank
Penyebab paling umum suatu rekening menjadi perhatian PPATK adalah adanya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Sesuai dengan peraturan, bank memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan setiap transaksi yang dinilai mencurigakan kepada PPATK. Ciri-ciri transaksi mencurigakan antara lain:
- Tidak Sesuai Profil Nasabah: Misalnya, seorang mahasiswa yang tiba-tiba menerima atau mengirimkan dana miliaran rupiah, atau seorang pensiunan dengan penghasilan tetap melakukan transaksi bisnis yang sangat besar dan kompleks.
- Memiliki Tujuan Ekonomi yang Tidak Jelas: Transaksi yang dilakukan tanpa alasan bisnis atau pribadi yang logis, atau tujuannya sulit untuk diidentifikasi secara wajar.
- Tidak Lazim: Pola transaksi yang menyimpang dari kebiasaan transaksi nasabah, atau dilakukan dengan cara yang tidak biasa (misalnya, banyak transaksi tunai dalam jumlah besar).
- Diduga Terkait Tindak Pidana: Transaksi yang berdasarkan dugaan bank atau informasi yang mereka miliki, terkait dengan aktivitas kejahatan.
Bank bertindak sebagai garda terdepan dalam sistem anti pencucian uang (AML/CFT). Mereka memiliki sistem dan algoritma untuk mendeteksi anomali semacam ini.
Ciri-ciri Transaksi Mencurigakan dan Modus Operandi TPPU
PPATK telah mengidentifikasi berbagai modus operandi yang sering digunakan dalam TPPU dan TPPT. Transaksi dengan ciri-ciri ini dapat memicu pemblokiran akun. Beberapa modus yang sering menyebabkan rekening diblokir PPATK antara lain:
- Pola Strukturisasi (Structuring/Smurfing): Memecah transaksi tunai dalam jumlah besar menjadi beberapa transaksi yang lebih kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan oleh bank. Misalnya, menyetor Rp 500 juta dalam 10 kali setoran Rp 50 juta dalam waktu singkat.
- Pola Layaring (Layering): Melakukan serangkaian transaksi kompleks melalui banyak rekening atau yurisdiksi berbeda untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal.
- Integrasi: Mengintegrasikan dana ilegal ke dalam sistem keuangan legal, misalnya melalui pembelian aset bernilai tinggi atau investasi.
- Penggunaan Pihak Ketiga: Melakukan transaksi melalui rekening pihak ketiga (baik yang tahu maupun tidak tahu) untuk menyembunyikan identitas pemilik dana asli.
- Transaksi Cepat dan Berulang: Dana masuk dan langsung keluar lagi dalam waktu singkat tanpa alasan yang jelas, seringkali ke rekening yang berbeda.
Keterkaitan dengan Tindak Pidana Asal
Pemblokiran ini hampir selalu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana asal (predicate crime). Artinya, dana yang masuk atau keluar dari rekening tersebut diduga berasal dari atau digunakan untuk membiayai kejahatan tertentu. Beberapa tindak pidana asal yang paling umum terdeteksi dan menyebabkan rekening diblokir PPATK meliputi:
- Narkotika dan Psikotropika: Dana hasil perdagangan narkoba.
- Korupsi dan Suap: Dana yang diperoleh dari praktik korupsi atau suap.
- Penipuan Online: Termasuk penipuan investasi, phishing, scam, atau penipuan online lainnya.
- Judi Online: Transaksi yang terkait dengan aktivitas perjudian daring ilegal.
- Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran: Dana yang berasal dari aktivitas kriminal ini.
- Terorisme: Dana yang digunakan untuk membiayai atau mendukung kegiatan terorisme.
- Kejahatan Perbankan: Seperti pembobolan rekening atau carding.
Ketika PPATK menemukan indikasi kuat bahwa transaksi atau dana di rekening Anda terkait dengan salah satu kejahatan ini, instruksi pemblokiran akan dikeluarkan untuk menghentikan aliran dana tersebut dan memberikan waktu bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti.
Prosedur Resmi Pemblokiran Rekening Oleh PPATK
Pemblokiran rekening diblokir PPATK bukan tindakan tanpa prosedur. Ada alur yang jelas yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum.
Alur Kerja PPATK dari Pelaporan hingga Instruksi Pemblokiran
Proses dimulainya pemblokiran oleh PPATK dimulai dari tahap pelaporan dan analisis:
- Penerimaan Laporan: PPATK menerima LTKM dari bank atau informasi lain dari instansi terkait.
- Analisis Awal: PPATK melakukan analisis awal terhadap data transaksi yang diterima untuk mencari pola atau anomali.
- Analisis Mendalam: Jika ditemukan indikasi mencurigakan, analisis dilanjutkan lebih mendalam, menelusuri riwayat transaksi, identitas pihak terkait, dan keterkaitan dengan tindak pidana.
- Penerbitan Instruksi: Apabila hasil analisis menunjukkan indikasi kuat TPPU atau TPPT, PPATK dapat menerbitkan Instruksi Pemblokiran Sementara kepada bank atau penyedia jasa keuangan. Instruksi ini bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh bank.
Pada tahap ini, bank akan segera melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang ditunjuk dalam instruksi tersebut. Bank tidak dapat menunda pemblokiran ini karena merupakan perintah dari otoritas yang berwenang.
Sifat Pemblokiran Sementara dan Batas Waktu
Penting untuk dipahami bahwa pemblokiran yang dilakukan PPATK bersifat sementara (temporer). Ini bukan penyitaan permanen aset. Jangka waktu pemblokiran sementara ini diatur dalam undang-undang, yaitu paling lama 15 hari kerja. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk menyelesaikan analisisnya atau bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyelidikan dan mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Selama periode pemblokiran sementara, dana di rekening tidak dapat diakses atau dipindahkan. Jika dalam jangka waktu tersebut PPATK tidak meneruskan Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada penegak hukum, atau penegak hukum tidak mengeluarkan perintah pembekuan/penyitaan lanjutan, maka bank wajib membuka kembali blokir rekening tersebut secara otomatis.
Perbedaan Pemblokiran PPATK dan Pemblokiran Penegak Hukum
Seringkali terjadi kesalahpahaman antara pemblokiran oleh PPATK dengan pembekuan/penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK). Berikut perbedaannya:
Meskipun berbeda, keduanya saling terkait dan bersinergi. PPATK seringkali menjadi pintu gerbang informasi awal yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk proses yang lebih serius.
Implikasi dan Dampak Rekening Diblokir PPATK bagi Nasabah
Ketika rekening diblokir PPATK, ada beberapa dampak dan implikasi serius yang bisa dirasakan oleh nasabah yang bersangkutan.
Dampak Langsung: Ketidakmampuan Bertransaksi
Dampak yang paling langsung dan terasa adalah hilangnya akses terhadap dana di rekening. Pemilik rekening tidak dapat melakukan transaksi apa pun, baik penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, maupun transaksi debit lainnya. Hal ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas finansial sehari-hari, terutama jika rekening tersebut adalah rekening utama untuk kebutuhan pokok atau operasional bisnis.
Pembekuan sementara ini bisa menimbulkan kesulitan likuiditas yang signifikan, apalagi jika nasabah tidak memiliki rekening cadangan atau sumber dana lain.
Potensi Keterlibatan dalam Proses Hukum
Pemblokiran oleh PPATK adalah sinyal kuat bahwa rekening tersebut terindikasi terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Jika hasil analisis PPATK kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum, maka pemilik rekening berpotensi besar untuk dipanggil dan menjalani proses hukum. Ini bisa berarti:
- Panggilan Klarifikasi: Nasabah mungkin akan diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait transaksi yang mencurigakan.
- Penyidikan: Jika ada cukup bukti, kasus dapat naik ke tahap penyidikan, di mana nasabah bisa menjadi saksi, atau bahkan tersangka jika ada keterlibatan langsung dalam tindak pidana.
- Proses Peradilan: Dalam skenario terburuk, jika terbukti bersalah, pemilik rekening bisa menghadapi tuntutan pidana dan asetnya dapat disita oleh negara.
Potensi keterlibatan dalam proses hukum ini adalah dampak serius yang harus diantisipasi oleh pemilik rekening yang dibekukan.
Dampak Reputasi dan Kepercayaan
Terlepas dari hasil akhirnya (apakah terbukti bersalah atau tidak), fakta bahwa suatu rekening pernah diblokir oleh PPATK bisa meninggalkan noda pada reputasi finansial nasabah. Meskipun bersifat sementara, berita atau desas-desus tentang pemblokiran akun dapat mempengaruhi kepercayaan dari rekan bisnis, mitra, atau bahkan bank lain di masa depan.
Dalam sistem keuangan yang sangat terintegrasi, catatan atau riwayat yang melibatkan otoritas seperti PPATK bisa menjadi pertimbangan bagi bank atau lembaga keuangan lain saat nasabah ingin membuka rekening baru, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi besar lainnya. Oleh karena itu, menjaga reputasi keuangan dan kepatuhan terhadap aturan adalah hal yang sangat penting.
Bagaimana Cara Mengatasi Rekening Diblokir PPATK? Langkah Tepat yang Harus Diambil
Jika Anda menghadapi situasi di mana rekening diblokir PPATK, langkah-langkah yang tepat dan tenang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Tetap Tenang dan Segera Konfirmasi Status ke Bank
Langkah pertama dan paling krusial adalah jangan panik. Kepanikan hanya akan menghambat Anda berpikir jernih. Segera hubungi bank tempat rekening Anda diblokir. Bank adalah pihak yang menerima instruksi pemblokiran dari PPATK, sehingga mereka adalah sumber informasi awal yang paling akurat.
Tanyakan kepada bank Anda:
- Apakah benar ada pemblokiran dari PPATK?
- Sejak kapan pemblokiran berlaku dan berapa lama jangka waktu pemblokiran sementara tersebut?
- Apakah ada instruksi khusus dari PPATK atau penegak hukum terkait rekening tersebut?
- Apakah ada dokumen atau informasi tertentu yang diperlukan dari Anda?
Pihak bank mungkin tidak bisa memberikan detail investigasi PPATK karena kerahasiaan, namun mereka wajib memberikan informasi dasar mengenai status rekening Anda.
Pahami Kebutuhan Informasi dan Dokumen Pendukung
Jika pemblokiran terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan, kemungkinan besar Anda perlu menjelaskan atau membuktikan asal-usul dan tujuan dana di rekening Anda. Siapkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan secara proaktif.
Dokumen-dokumen ini bisa meliputi:
- Identitas Diri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya yang masih berlaku.
- Sumber Penghasilan: Slip gaji, surat keterangan usaha, laporan keuangan bisnis, atau dokumen lain yang menunjukkan sumber pendapatan legal Anda.
- Bukti Transaksi: Kwitansi, faktur, kontrak, bukti transfer sebelumnya, atau komunikasi (misalnya chat atau email) yang berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan.
- Dokumen Pendukung Lain: Seperti akta jual beli properti, dokumen warisan, atau surat perjanjian pinjaman, jika relevan dengan transaksi yang terjadi.
Menyiapkan dokumen-dokumen ini dengan rapi dan lengkap akan sangat membantu dalam proses klarifikasi.
Pentingnya Bersikap Kooperatif dengan Otoritas
Apabila Anda dihubungi atau dipanggil oleh PPATK atau aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) untuk dimintai keterangan, bersikaplah kooperatif. Hadiri panggilan tersebut dan berikan informasi yang jujur serta sesuai fakta.
- Berikan Keterangan Jujur: Sampaikan semua informasi yang Anda ketahui dengan transparan. Mencoba menyembunyikan atau memanipulasi informasi justru bisa memperburuk situasi Anda.
- Sediakan Bukti: Serahkan dokumen pendukung yang telah Anda siapkan untuk memperkuat keterangan Anda.
- Hak Didampingi Kuasa Hukum: Jika Anda merasa perlu, Anda memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Ini akan memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur dan hak-hak Anda terlindungi.
Sikap kooperatif sangat penting untuk mempercepat proses klarifikasi dan pembukaan blokir, jika memang tidak ditemukan adanya keterlibatan Anda dalam tindak pidana.
Mekanisme Pembukaan Blokir (Jika Tidak Terbukti)
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rekening diblokir PPATK bersifat sementara. Jika dalam batas waktu pemblokiran (maksimal 15 hari kerja) tidak ada instruksi pembekuan lebih lanjut dari penegak hukum, maka bank wajib membuka kembali blokir rekening tersebut.
Namun, jika PPATK telah meneruskan LHA ke penegak hukum, maka proses akan berlanjut di tangan penegak hukum. Rekening bisa tetap dibekukan untuk kepentingan penyidikan dan akan dibuka setelah proses hukum selesai dan tidak terbukti ada pelanggaran, atau setelah ada perintah pengadilan.
Meskipun proses ini bisa memakan waktu, terutama jika melibatkan investigasi yang kompleks, kooperatif dan penyediaan bukti yang kuat dapat membantu mempercepat penyelesaiannya.
Pencegahan Agar Rekening Tidak Diblokir PPATK di Masa Depan
Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ada beberapa langkah proaktif yang dapat Anda ambil untuk meminimalkan risiko rekening diblokir PPATK di kemudian hari.
Kenali Profil Transaksi Anda dan Hindari yang Tidak Wajar
Pastikan semua transaksi yang Anda lakukan di rekening bank sesuai dengan profil keuangan dan aktivitas harian atau bisnis Anda. Bank memiliki sistem untuk mendeteksi anomali.
- Jaga Konsistensi Transaksi: Jika Anda seorang karyawan, volume dan frekuensi transaksi Anda idealnya konsisten dengan gaji dan kebutuhan hidup Anda. Jika Anda pebisnis, pastikan transaksi Anda selaras dengan skala dan jenis usaha Anda.
- Hindari Strukturisasi: Jangan pernah memecah transaksi tunai dalam jumlah besar menjadi beberapa transaksi kecil untuk menghindari pelaporan bank. Ini adalah salah satu indikator utama pencucian uang.
- Asal-Usul Dana Jelas: Pastikan Anda selalu mengetahui dan dapat menjelaskan asal-usul setiap dana besar yang masuk ke rekening Anda. Jika ada transfer dari pihak tak dikenal dalam jumlah signifikan, segera klarifikasi atau laporkan ke bank.
- Tujuan Transaksi Transparan: Pastikan setiap transaksi transfer keluar memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama untuk jumlah besar.
Waspada Terhadap Modus Penipuan Keuangan
Banyak kasus pemblokiran rekening terjadi karena pemiliknya tanpa sadar terlibat dalam jaringan penipuan. Kehati-hatian adalah kunci.
- Jangan Tergiur Tawaran Mencurigakan: Hati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis, hadiah undian yang tidak jelas asalnya, atau iming-iming lain yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
- Verifikasi Sumber Informasi: Selalu verifikasi identitas pengirim uang atau pihak yang meminta Anda melakukan transaksi aneh. Jangan mudah percaya pada telepon, SMS, atau email yang mengatasnamakan bank, pemerintah, atau pihak lain yang meminta data pribadi atau instruksi transfer.
- Edukasi Diri: Tingkatkan pengetahuan Anda tentang berbagai modus penipuan yang sedang marak. Informasi ini banyak tersedia di internet dan media sosial.
Jangan Menjadi Perantara Dana Ilegal (Money Mule)
Salah satu cara umum pencucian uang adalah dengan memanfaatkan rekening orang lain sebagai “penampung” sementara. Ini dikenal sebagai money mule.
- Tolak Tawaran Mencurigakan: Jangan pernah bersedia menerima atau mengirimkan dana untuk orang lain yang tidak Anda kenal atau curigai, meskipun dijanjikan imbalan. Anda berisiko menjadi kaki tangan dalam tindak pidana pencucian uang.
- Jaga Kerahasiaan Data Bank: Jangan pernah memberikan data pribadi, nomor rekening, PIN, OTP (One Time Password), atau password perbankan kepada siapa pun. Data ini adalah kunci akses ke rekening Anda.
Pentingnya KYC (Know Your Customer) dan Verifikasi Pihak Ketiga
Bank menerapkan prinsip KYC untuk mengenal nasabah mereka. Sebagai nasabah, Anda juga harus menerapkan prinsip “kenali pihak yang Anda ajak bertransaksi”.
- Verifikasi Pihak Pengirim/Penerima: Jika Anda akan melakukan atau menerima transaksi besar dari atau ke pihak yang baru Anda kenal, lakukan verifikasi mendalam terhadap identitas dan reputasi pihak tersebut.
- Catat Transaksi: Selalu simpan catatan transaksi penting, termasuk bukti transfer, percakapan, dan tujuan transaksi. Ini akan sangat membantu jika di kemudian hari ada masalah.
Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat menjaga rekening Anda tetap aman dan terhindar dari potensi pemblokiran oleh PPATK.
Rekening Diblokir PPATK, Sebuah Refleksi Integritas Sistem Keuangan
Fenomena rekening diblokir PPATK adalah cerminan dari komitmen kuat Indonesia dalam memerangi kejahatan finansial, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tindakan ini, meskipun menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang mengalaminya, merupakan bagian esensial dari upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.
Bagi setiap individu, memahami mengapa rekening dapat diblokir, mengetahui langkah yang tepat untuk mengatasinya, serta menerapkan praktik pencegahan yang baik adalah kunci. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan finansial yang lebih bersih, aman, dan terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mari bertransaksi dengan bijak dan patuh pada aturan demi kebaikan bersama.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Akan Diatur Resmi, Siap Jadi Opsi Baru ASN?
PPPK Paruh Waktu Akan Diatur Resmi, Siap Jadi Opsi Baru ASN?
