Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dan mesin pencari Google diramaikan dengan pertanyaan besar mengenai posisi Amerika Serikat di kancah global: apakah benar AS keluar dari PBB? Isu ini mendadak menjadi perbincangan hangat (trending topic) dan memicu kebingungan di kalangan masyarakat internasional, termasuk di Indonesia.
Banyak warganet yang bertanya-tanya apakah negara adidaya tersebut benar-benar meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara total, sebuah langkah yang jika benar terjadi, akan mengubah tatanan geopolitik dunia secara drastis. Spekulasi berkembang liar, mulai dari kekhawatiran akan bubarnya PBB hingga potensi isolasi Amerika Serikat. Namun, sebelum Anda terlanjur percaya pada judul-judul sensasional yang beredar, penting untuk memahami detail fakta resmi di balik kebijakan terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump di awal tahun 2026 ini.
Mengapa Isu AS Keluar dari PBB Mendadak Trending?
Narasi mengenai keluarnya Amerika Serikat dari PBB ini tidak muncul tanpa sebab. Isu ini mulai memanas setelah Gedung Putih merilis sebuah memorandum presiden pada tanggal 7 Januari 2026. Dalam dokumen tersebut, Presiden Donald Trump mengumumkan langkah drastis untuk menarik Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional sekaligus.
Langkah ini bukanlah sekadar wacana. Amerika Serikat secara resmi menyatakan berhenti berpartisipasi dan mendanai 66 organisasi internasional. Yang membuat publik terkejut dan memicu kesalahpahaman adalah fakta bahwa dari 66 organisasi tersebut, 31 di antaranya adalah badan, agensi, atau entitas yang bernaung di bawah PBB.
Berita ini menyebar dengan cepat di platform media sosial. Karena banyaknya badan PBB yang ditinggalkan dalam satu waktu, banyak pihak menyederhanakan informasi tersebut menjadi narasi bahwa “AS keluar dari PBB” secara keseluruhan. Padahal, realitas diplomatiknya jauh lebih spesifik dan bernuansa daripada sekadar “keluar” atau “masuk”.
Fakta Sebenarnya: Apakah AS Benar-Benar Keluar dari PBB?
Jawabannya adalah: Tidak, Amerika Serikat tidak keluar dari PBB sebagai institusi utama.
Amerika Serikat masih berstatus sebagai anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bendera AS masih berkibar di markas besar PBB di New York, dan diplomat AS masih memegang hak veto mereka yang sangat kuat di Dewan Keamanan PBB. Gedung Putih menegaskan bahwa mereka tetap mempertahankan keanggotaan di badan-badan yang dianggap vital bagi keamanan nasional AS, seperti Dewan Keamanan PBB, Program Pangan Dunia (WFP), dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR).
Namun, apa yang terjadi sebenarnya adalah penarikan diri massal (exodus) dari badan-badan teknis dan kemanusiaan PBB yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika. Berikut adalah fakta kuncinya:
- Bukan Keluar dari PBB, Tapi Keluar dari Badan PBB
AS menarik diri dari 31 entitas spesifik PBB. Ini termasuk lembaga krusial seperti UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), IPCC (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim), UNESCO, UN Women, dan UNFPA (Dana Kependudukan PBB). - Organisasi Non-PBB Juga Terdampak
Selain badan PBB, AS juga keluar dari 35 organisasi internasional lainnya, termasuk Aliansi Surya Internasional (ISA) yang dipimpin oleh India dan Prancis. - Perbedaan dengan Masa Lalu
Jika pada masa jabatan pertamanya Trump hanya keluar dari satu atau dua badan (seperti WHO atau UNESCO) secara bertahap, kali ini penarikan dilakukan secara serentak dan mencakup daftar yang jauh lebih panjang, termasuk badan yang mengatur negosiasi iklim global.
Jadi, meskipun AS tidak membubarkan keanggotaannya di Majelis Umum PBB, mereka secara efektif “mengosongkan kursi” mereka di hampir setengah infrastruktur teknis dan sosial PBB.
Pernyataan dan Sikap Pemerintah AS Terhadap PBB
Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump sangat terbuka mengenai alasan di balik langkah kontroversial ini. Narasi utama yang diusung adalah “America First” atau memprioritaskan kepentingan Amerika di atas konsensus global.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Trump menyebut bahwa organisasi-organisasi yang ditinggalkan tersebut telah bertindak “bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.” Gedung Putih menilai banyak dari badan ini telah menjadi “boros,” “tidak efektif,” atau telah “disusupi oleh agenda globalis” yang merugikan kedaulatan ekonomi AS.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan pernyataan yang mempertegas posisi ini. Ia menyebut bahwa institusi-institusi tersebut sering kali didominasi oleh “ideologi progresif” yang terlepas dari kepentingan nasional. Menurut Rubio, hari-hari di mana uang pembayar pajak Amerika mengalir ke kepentingan asing tanpa hasil yang jelas “sudah berakhir”.
Secara spesifik mengenai isu iklim, penarikan diri dari UNFCCC dan IPCC didasari oleh pandangan administrasi yang menolak kesepakatan iklim global karena dianggap menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Trump menegaskan bahwa AS tidak akan lagi terikat oleh aturan yang menurutnya merugikan pekerja Amerika demi target emisi global.
Apa Dampaknya Jika AS Terus Menarik Diri?
Meskipun AS tidak keluar dari PBB secara utuh, penarikan diri dari 66 organisasi ini memiliki implikasi yang sangat serius bagi tatanan dunia. Berikut adalah beberapa dampak potensial yang mungkin terjadi:
- Krisis Pendanaan Global
Amerika Serikat secara historis adalah donatur terbesar bagi banyak badan PBB. Penarikan diri ini berarti hilangnya suntikan dana miliaran dolar. Badan seperti UNESCO dan program kesehatan di negara berkembang akan menghadapi pemotongan anggaran drastis yang bisa melumpuhkan operasional mereka. - Kevakuman Kepemimpinan Iklim
Dengan keluarnya AS dari UNFCCC dan IPCC, AS menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak menjadi bagian dari kerangka kerja iklim global. Hal ini tidak hanya memperlambat upaya penanggulangan perubahan iklim, tetapi juga membuat target Perjanjian Paris semakin sulit dicapai tanpa partisipasi salah satu emiter terbesar dunia. - Peluang Bagi Negara Lain
Analis memprediksi bahwa “kursi kosong” yang ditinggalkan AS akan segera diisi oleh kekuatan global lainnya, terutama Tiongkok. Dalam kasus UNESCO dan badan pembangunan lainnya, Tiongkok diprediksi akan mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar untuk membentuk standar global sesuai dengan visi mereka, menggantikan pengaruh Amerika yang memudar. - Fragmentasi Diplomasi
Langkah ini dapat memicu tren di mana negara-negara lain mungkin merasa sah untuk “memilih-milih” hukum internasional mana yang ingin mereka ikuti, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem kerja sama multilateral yang telah dibangun sejak Perang Dunia II.
Penutup
Isu yang menyebutkan AS keluar dari PBB adalah informasi yang kurang akurat jika dimakna secara harfiah, namun memiliki kebenaran substansial jika dilihat dari sisi partisipasi aktif. Faktanya, Amerika Serikat masih menjadi anggota PBB, tetapi telah memutuskan hubungan dengan puluhan organ vital di dalamnya.
Publik perlu mencermati bahwa langkah ini merupakan strategi “pemilahan” (decoupling) selektif daripada isolasi total. Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan ini, penting untuk tidak hanya membaca judul berita utama. Realitas di lapangan menunjukkan pergeseran strategi diploma AS yang lebih transaksional, di mana mereka hanya akan bertahan di organisasi yang dianggap memberikan keuntungan langsung bagi keamanan nasional mereka, sambil meninggalkan forum-forum yang dianggap membebani.
Di tengah ketidapastian ini, satu hal yang pasti: wajah kerjas sama internasional yang berubah, dan peran PBB di masa depan mungkin tidak akan sama lagi tanpa dukungan penuh dari Amerika Serikat.
Baca Juga: RUU Penyadapan: Apa Isinya dan Apa Hubungannya dengan RUU KUHAP Baru?
RUU Penyadapan: Apa Isinya dan Apa Hubungannya dengan RUU KUHAP Baru?
