Setiap tanggal 5 Februari, bangsa Indonesia mengenang sebuah momen heroik yang dikenal sebagai Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi. Kejadian ini merupakan aksi pemberontakan para awak kapal pribumi di atas kapal perang milik pemerintah kolonial Belanda, HNLMS De Zeven Provinciën, yang terjadi pada tahun 1933.
Peristiwa ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia. Ia bukan sekadar aksi protes militer biasa, melainkan manifestasi awal dari kesadaran nasionalisme di kalangan prajurit bahari. Keberanian para pelaut ini dalam melawan ketidakadilan sistemik pemerintah kolonial menjadi simbol kuat perlawanan maritim sebelum masa kemerdekaan.
Apa Itu Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Secara historis, Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi adalah aksi pengambilalihan kendali kapal perang terbesar milik Belanda di Hindia Belanda oleh para awak kapal pribumi. Kapal De Zeven Provinciën sendiri merupakan simbol kekuatan laut Kerajaan Belanda yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perairan Nusantara.
Pada masa itu, kapal ini berfungsi sebagai kapal pertahanan pesisir yang dilengkapi dengan persenjataan berat. Meskipun secara teknis dimiliki oleh Belanda, sebagian besar awak kapalnya terdiri dari pelaut pribumi atau Bumiputera. Mereka bekerja di bawah komando para perwira Eropa dalam struktur militer yang sangat hierarkis dan seringkali diskriminatif.
Pemberontakan ini dicatat sebagai salah satu bentuk perlawanan antikolonial pertama yang dilakukan oleh prajurit laut profesional Indonesia. Aksi ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan telah meresap ke dalam institusi militer kolonial, memicu kekhawatiran besar bagi otoritas Belanda di Batavia pada waktu itu.
Latar Belakang: Akar Masalah dan Ketidakpuasan
Terjadinya aksi ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang sedang mengalami krisis hebat atau dikenal sebagai Zaman Malaise. Depresi ekonomi dunia yang bermula pada tahun 1929 memberikan dampak signifikan terhadap anggaran belanja pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Guna menutupi defisit anggaran, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan penghematan yang sangat agresif. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah pemotongan gaji para pegawai pemerintah dan personil militer secara bertahap sejak tahun 1932.
Puncak ketegangan terjadi ketika pemerintah mengeluarkan keputusan pemotongan gaji tambahan yang diumumkan pada Januari 1933. Kebijakan ini dianggap sangat tidak adil karena adanya perbedaan persentase pemotongan berdasarkan ras. Pelaut Eropa mengalami pemotongan sebesar 14 persen, sementara pelaut pribumi harus menanggung potongan sebesar 17 persen.
Selain masalah gaji, kondisi sosial dan diskriminasi di atas kapal juga memperkeruh suasana. Para pelaut pribumi merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua dalam hal fasilitas dan kesejahteraan. Ketidakpuasan yang terakumulasi ini menjadi bahan bakar utama bagi gerakan perlawanan yang segera meletus.
Kronologi Singkat Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Pemberontakan ini direncanakan secara matang oleh para tokoh pemimpin seperti Martin Paradja dan navigator Kawilarang. Berikut adalah urutan kejadian berdasarkan catatan sejarah yang ada:
- Perencanaan Awal
Pada 28 Januari 1933, para pelaut di Sabang memanfaatkan momentum perayaan Lebaran sebagai kedok untuk mengadakan rapat rahasia di sebuah ruang bioskop guna menyusun strategi pengambilalihan kapal. - Momentum Penguasaan
Pada malam hari tanggal 4 Februari 1933 di Banda Aceh, saat para perwira Belanda sedang berada di darat untuk menghadiri pesta, para pemberontak mulai bergerak secara serentak di atas kapal. - Pengambilalihan Kendali
Pada dini hari tanggal 5 Februari 1933, kendali kapal sepenuhnya berada di tangan pelaut Indonesia. Kawilarang bertindak sebagai nakhoda, menjadikan dirinya orang pribumi pertama yang mengemudikan kapal perang modern tersebut. - Pelayaran ke Surabaya
Kapal segera berlayar menuju arah selatan dengan tujuan akhir Surabaya. Para pemberontak mengeluarkan siaran pers resmi yang menyatakan bahwa aksi ini adalah protes damai terhadap ketidakadilan gaji. - Tindakan Represif Belanda
Pemerintah kolonial merespons dengan mengerahkan armada pengejar dan pesawat udara. Pengepungan dilakukan di sepanjang pantai barat Sumatra hingga memasuki wilayah Selat Sunda. - Puncak Tragedi
Pada 10 Februari 1933 pukul 09.18 pagi, sebuah pesawat pembom Dornier Belanda menjatuhkan bom tepat ke anjungan kapal. Serangan ini menewaskan 23 orang awak kapal, termasuk pimpinan pemberontak Martin Paradja.
Setelah pengeboman tersebut, perlawanan fisik di atas kapal akhirnya lumpuh. Kawilarang terpaksa mengibarkan bendera putih untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa di kalangan awak kapal yang terluka parah.
Dampak Terhadap Kebijakan Kolonial
Dampak langsung dari peristiwa ini bagi para pelaut yang selamat adalah penangkapan dan hukuman penjara yang sangat berat. Kawilarang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, sementara Maud Boshart, pelaut Eropa yang mendukung aksi tersebut, dihukum 16 tahun.
Secara politik, peristiwa ini memicu gelombang represi yang lebih keras dari Gubernur Jenderal De Jonge. Pemerintah kolonial menggunakan insiden ini sebagai alasan untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh organisasi pergerakan nasional di Hindia Belanda.
Kebijakan sensor pers pun semakin diperketat. Sejumlah media massa yang dianggap memberikan simpati terhadap para pemberontak dibredel, dan pimpinan redaksinya ditahan. Pemerintah kolonial merasa sangat terancam karena menyadari bahwa gagasan nasionalisme kini telah merasuk hingga ke jantung kekuatan militer mereka.
Makna dan Nilai Sejarah Perlawanan
Pemberontakan Kapal Tujuh memiliki makna yang sangat mendalam terkait nilai solidaritas. Aksi ini membuktikan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan mampu menyatukan berbagai latar belakang etnis, mulai dari pelaut asal Sabu, Minahasa, Ambon, hingga Jawa.
Bahkan, keterlibatan beberapa pelaut Eropa seperti Maud Boshart menunjukkan adanya solidaritas kemanusiaan yang melampaui batas rasial. Mereka bersatu karena memiliki musuh yang sama, yaitu kebijakan kolonialisme yang eksploitatif dan tidak berperikemanusiaan.
Bagi generasi sekarang, peristiwa ini mengajarkan pentingnya menjaga martabat dan keberanian dalam menuntut keadilan. Nilai profesionalisme yang ditunjukkan Kawilarang dalam mengoperasikan kapal perang modern juga menjadi inspirasi bagi pengembangan identitas maritim bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi dalam Sejarah Indonesia
Dalam narasi sejarah nasional, peristiwa ini dipelajari sebagai tonggak penting transisi menuju kemerdekaan yang lebih terorganisir. Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi kini masuk ke dalam kurikulum pendidikan sejarah di sekolah menengah sebagai bahan kajian mengenai dampak krisis ekonomi global terhadap kebijakan kolonial.
Posisi peristiwa ini sangat kuat dalam ingatan kolektif karena para tokohnya kemudian diakui sebagai Perintis Kemerdekaan. Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan tinggi dengan memindahkan kerangka para pahlawan maritim ini dari Pulau Onrust ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada masa kemerdekaan.
Alasan mengapa peristiwa ini masih dikenang hingga kini adalah karena ia merepresentasikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut. Keberanian para awak kapal tahun 1933 tersebut merupakan fondasi moral bagi pembentukan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) setelah proklamasi kemerdekaan.
Penutup
Sebagai ringkasan, Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi pada 5 Februari 1933 adalah sebuah aksi heroik yang dipicu oleh diskriminasi ekonomi dan ketidakadilan upah di bawah rezim kolonial Belanda. Meskipun berakhir dengan tragedi pengeboman pada 10 Februari, semangat perlawanan tersebut tidak pernah benar-benar padam.
Kejadian ini tetap menjadi salah satu momen paling penting yang menegaskan bahwa keinginan untuk merdeka bisa muncul dari mana saja, termasuk dari dalam kapal perang milik penjajah. Memahami sejarah ini sangat krusial agar kita senantiasa menghargai jasa para pahlawan bahari yang telah berkorban demi martabat bangsa di masa lalu.
Melalui peringatan setiap tahunnya, kita diingatkan kembali bahwa kedaulatan laut Indonesia adalah warisan yang diperjuangkan dengan nyawa dan keberanian yang luar biasa. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan sejarah bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Hari Kanker Sedunia Diperingati 4 Februari, Ini Sejarah dan Tujuannya
Hari Kanker Sedunia Diperingati 4 Februari, Ini Sejarah dan Tujuannya
