Dana Desa dalam PMK 81/2025: Penjelasan Purbaya Yudhi Sadewa Soal Skema Baru dan Dampaknya

Kabar mengejutkan datang bagi ribuan pemerintah desa di seluruh Indonesia menjelang akhir tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025. Regulasi terbaru ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola dana desa yang selama ini menjadi nafas pembangunan di tingkat akar rumput.

Terbitnya aturan ini memicu diskusi hangat di kalangan perangkat desa dan pengamat kebijakan publik. Pasalnya, pencairan anggaran yang biasanya bersifat rutin kini menghadapi persyaratan baru yang jauh lebih ketat dan spesifik. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan penggunaan anggaran desa dengan agenda prioritas nasional kabinet baru.

Table of Contents

Apa Itu PMK 81/2025 dan Mengapa Penting?

PMK Nomor 81 Tahun 2025 adalah revisi atas peraturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 108 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur ulang mekanisme pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran anggaran untuk desa.

Inti dari peraturan ini adalah pengetatan syarat pencairan, khususnya untuk penyaluran Tahap II. Pemerintah pusat tidak lagi sekadar mentransfer uang berdasarkan laporan penyerapan standar. Dalam langkah baru ini, pemerintah menyisipkan agenda pembentukan institusi ekonomi baru di desa. Institusi tersebut bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Koperasi Merah Putih).

Kehadiran regulasi ini menjadi sangat penting karena mengubah paradigma pengelolaan dana desa dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik menjadi pembangunan ekosistem ekonomi terpusat. Jika desa gagal mematuhi persyaratan baru ini, mereka menghadapi risiko nyata berupa penundaan hingga pembatalan transfer anggaran dari kas negara.

Penjelasan Purbaya Yudhi Sadewa tentang Skema Baru Dana Desa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk “pemaksaan positif” untuk kemandirian ekonomi. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak anggaran desa yang habis untuk program-program yang tidak berkelanjutan atau sekadar proyek fisik jangka pendek. Menurut Purbaya, formula dana desa diperbarui untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan dari APBN memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang nyata.

Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah inefisiensi logistik dan rantai pasok pangan di pedesaan. Dengan mewajibkan pembentukan koperasi, Purbaya ingin desa memiliki badan usaha yang kuat untuk menampung hasil tani dan menjadi penyalur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Distribusi anggaran kini dibuat lebih “adil” dalam kacamata pemerintah pusat. Keadilan didefinisikan sebagai desa yang mau bekerja keras membangun sistem ekonomi, itulah yang berhak mendapatkan kucuran dana penuh.

Apa Saja Perubahan Utama dalam Dana Desa?

Perubahan dalam PMK 81/2025 sangat fundamental dan mengubah alur birokrasi di tingkat desa.

Berikut adalah poin-poin krusial yang perlu dicermati:

Syarat Mutlak Koperasi: Pencairan Tahap II (40%) kini mewajibkan adanya Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih atau bukti pengurusan ke notaris.
Komitmen APBDes: Kepala desa wajib menandatangani surat komitmen untuk menyuntikkan modal ke koperasi melalui dana desa atau sumber pendapatan lain di APBDes.
Batas Waktu Ketat (Deadline): Terdapat penetapan tanggal “keramat”, yakni 17 September 2025. Jika syarat tidak lengkap pada tanggal ini, dana bisa hangus.
Sanksi Pembatalan: Berbeda dengan aturan lama yang hanya menunda, aturan baru mengizinkan pusat untuk membatalkan sisa dana dan mengalihkannya ke program nasional lain.
Prioritas Pangan: Penggunaan anggaran diarahkan secara spesifik untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis melalui koperasi tersebut.

Dampak PMK 81/2025 bagi Desa

Penerapan aturan ini membawa dua sisi mata uang bagi pemerintah desa.

Di satu sisi, dampak positifnya adalah desa dipaksa memiliki badan hukum ekonomi yang jelas. Jika berhasil, koperasi ini bisa menjadi off-taker (pembeli) hasil panen warga, menjamin stabilitas harga, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Koneksi langsung dengan program nasional MBG juga menjamin adanya pasar tetap bagi produk desa. Namun, tantangan di lapangan sangat berat. Banyak desa merasa aturan ini terlalu mendadak karena diterbitkan saat tahun anggaran sudah berjalan.

Desa harus melakukan perubahan APBDes secara cepat untuk mengakomodasi penyertaan modal koperasi. Hal ini berpotensi menggerus pos anggaran lain yang sudah direncanakan, seperti perbaikan jalan rusak atau posyandu. Perangkat desa juga harus berpacu dengan waktu mengurus administrasi hukum yang seringkali rumit dan memakan biaya.

Isu, Respons Publik, dan Potensi Revisi Aturan

Respons publik, terutama dari asosiasi perangkat desa seperti APDESI, cenderung keras. Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang mencederai otonomi desa.

Kekhawatiran utama adalah munculnya “koperasi papan nama”. Desa mungkin akan asal-asalan membentuk koperasi hanya demi mencairkan dana desa, tanpa memperhatikan aspek bisnis yang sehat. Ekonom juga memperingatkan risiko fiskal. Jika koperasi tersebut gagal atau dikorup, maka uang desa yang disuntikkan akan hilang percuma.

Meskipun protes bermunculan, hingga saat ini belum ada sinyal kuat dari Purbaya Yudhi Sadewa untuk merevisi aturan tersebut. Pemerintah tampaknya bersikukuh bahwa “pil pahit” ini diperlukan untuk reformasi struktural. Desa diminta untuk segera beradaptasi daripada mengharapkan pelonggaran aturan dalam waktu dekat.

Panduan Singkat Desa dalam Menyesuaikan Perubahan Aturan Dana Desa

Bagi desa yang belum memenuhi syarat, langkah taktis harus segera diambil untuk menyelamatkan sisa anggaran. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang bisa dilakukan:

Rapat Koordinasi Kilat: Kepala desa harus segera mengumpulkan BPD dan tokoh masyarakat untuk menyepakati pembentukan Koperasi Merah Putih.
Revisi APBDes: Lakukan Musyawarah Desa Khusus untuk melakukan perubahan APBDes. Masukkan pos penyertaan modal untuk koperasi.
Administrasi Notaris: Segera hubungi notaris setempat untuk membuat Akta Pendirian. Jika akta belum jadi, minta bukti tanda terima pengurusan dokumen.
Surat Komitmen: Unduh format surat pernyataan komitmen dari lampiran PMK 81/2025, tanda tangani di atas materai.
Unggah ke OM-SPAN: Pastikan operator desa mengunggah semua dokumen tersebut ke aplikasi OM-SPAN Kemenkeu sebelum batas waktu cut-off sistem.
Konsultasi Dinas: Jangan ragu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten untuk asistensi teknis.

Penutup

Perubahan regulasi melalui PMK 81/2025 menandai era baru pengelolaan anggaran di tingkat desa di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun terasa berat dan mendadak, kebijakan ini membawa pesan jelas, yaitu pemerintah pusat menginginkan dana desa tidak hanya habis untuk belanja konsumtif, tetapi menjadi modal produktif.

Desa dituntut untuk lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi korporasi melalui koperasi. Keberhasilan adaptasi terhadap aturan ini tidak hanya menentukan cairnya anggaran tahun ini, tetapi juga fondasi ekonomi desa di masa depan. PMK 81 Tahun 2025